Kewajiban Untuk Melaporkan dan Mengumumkan Harta Kekayaan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang Berstatus Wajib LHKPN

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Pasal 10 ayat (2) huruf b bahwa Pengumuman LHKPN salah satunya dapat dilakukan melalui media pengumuman resmi instansi. Hal ini adalah untuk memfasilitasi Penyelenggara Negara dalam memenuhi kewajibannya tersebut.