Jangan Terlalu Banyak Lembaga | |||||||||||
Prof Mudrajad Kuncoro menegaskan, keterpurukan daerah yang ada di Indonesia setelah berlakunya otonomi daerah disebabkan beberapa hal yang sangat signifikan dan merupakan indikator universal bagi daerah-daerah lain. Diantaranya terperosoknya perekonomian masyarakat dan sumber daya manusia yang rendah. Selain itu menurut guru besar Universitas Gajah Mada (UGM) ini saat presentase Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Paser di Ruang rapat Sadurangas Kantor Bupati Paser baru-baru ini, adalah akses transportasi yang tidak baik dan pendidikan yang sangat kurang yang berarti, artinya pendidikan masyarakat di sekitar daerah tersebut masih belum berkembang. "Saya sangat menekankan pada daerah otonom agar dalam mengelola daerah tidak usah terlalu banyak memakai variable pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, pakailah konsep one village one produc, t artinya satu kabupaten memiliki satu produk unggulan seperti yang telah di terapkan oleh Propinsi Gorontalo selama ini," jelas Sudrajat di hadapan Bupati Paser HM Ridwan Suwidi. Bagian lain menurut Sudrajat, Kalimantan Timur era sekarang ini merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan nasional, tetapi kenyataannya justru Kalimantan Timur merupakan daerah yang terbanyak masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. "Untuk itu, kedepan saya berharap agar ketertinggalan itu tidak terlalu terpuruk pada jurang kemiskinan, maka hendaknya para pemimpin di daerah ini mengkedepankan pembangunan sarana jalan agar akses ke daerah-daerah terpencil dapat tercapai dan dampaknya masyarakat akan dapat memasarkan hasil pertaniannya, geliat pendidikan pasti turut berkembang karena mereka sudah memiliki akses dan dampaknya pun perekonomian berkembang," katanya. Karena itu lanjut Sudrajat, sangat disayangkan apabila Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam tapi belum mampu memberikan mamfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Untuk Sudrajat menyarankan agar kedepan Kaltim khususnya daerah-daerah Kabupaten dapat lebih memperhatikan masalah kelembagaan. "Artinya lembaga dinas maupun teknis tidak usah terlalu banyak, sesuaikan kondisi daerah, masalah kepastian hukum, Perda yang fleksibel harus di sesuaikan perkembangan permintaan pasar, sistem keamanan yang baik, budaya yang ramah," tambahnya. Sementara, Bupati Paser HM Ridwan Suwidi pada kesempatan tersebut menjelaskan, melalui misi pengembangan ekonomi kerakyatan, adalah salah satu upaya pemerintah daerah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia. "Karena dengan melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan tertinggal tak bisa ditawar-tawar. Tujuannya, selain memang kewajiban daerah juga merupakan upaya mengejar ketertinggalan rakyat Paser dari garis kemiskinan," kata Bupati. Ditambahkan, tujuan digelarnya rapat pegembangan potensi daerah ini, adalah salah satu bahan masukan bagi pemerintah daerah guna menyatukan visi kedepan sebagai formulasi bagi pengembangan ekonomi di daerah ini.(KaltimPost,27022008) Dikirim oleh : (administrator) | |||||||||||
BERITA LAINNYA :
| CARI ARSIP BERITA : |
