Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan, pemerintah menyiapkan pendanaan melalui skema kemitraan dengan swasta untuk mendanai pembangunan infrastruktur sebesar Rp407 triliun.

Kerjasama pemerintah dengan swasta dilakukan melalui badan usaha (termasuk swasta) yang dipilih melalui lelang dengan prinsip yang diatur dalam Pepres No.67/2005, papar Armida dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Bappenas berencana meningkatkan skema kemitraan swasta-pemerintah (PPP) untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur pada 2010 hingga 2014 sebesar Rp1.429,18 triliun atau 5 persen dari PDB.

Menurut Armida, skema co-financing akan melibatkan penyiapan serangkaian dokumen oleh pemerintah dan swasta agar bisa memilih badan usaha mitra kerjasama pemerintah.

"Penyiapan dokumen tersebut diperkirakan akan memerlukan biaya sebesar 1 hingga 3 persen dari nilai proyek yang akan dikerjasamakan," ujarnya.

Disamping biaya penyiapan dokumen tersebut, beberapa proyek yang dikerjasamakan dengan pihak swasta ada yang masih memerlukan dukungan pemerintah agar dapat meningkatkan kelayakannya, yang besarnya bervariasi bergantung pada tingkat kelayakan finansial proyek tersebut.

Pemerintah hanya menyiapkan dana sebesar Rp768,16 triliun untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur yang merupakan 53,74 persen dari total kebutuhan investasi sarana dan prasarana.

Pemerintah Daerah diharapkan membantu membiayai kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp511,16 triliun dan sisanya diharapkan dibiayai dari swasta/BUMN sebesar Rp112 triliun.