MAMUJU-MI: Salah satu program transmigrasi dari pusat perlu direvisi karena menghambat pembinaan warga transmigrasi yang ada di daerah.

"Salah satu program transmigrasi yang dianggap kurang tepat yang dicanangkan oleh Kementerian Transmigrasi di Pusat yakni transmigrasi dengan menganut pola bertahap, karena telah merusak dan menghambat sistem pembinaan warga transmigrasi yang ada pada Unit Pengelolaan Transmigrasi Daerah (UPTD) yang ada di daerah," kata Kepala Bidang Transmigrasi Dinsosnakertrans Mamuju Abd Wahab Abdi, di Mamuju, Rabu (3/2).

Bagaimana tidak, kata dia, program transmigrasi dengan sistem bertahap sangat menyulitkan petugas untuk melakukan evaluasi akan segala bentuk perkembangan program pembinaan yang telah dicapai oleh warga transmigrasi itu sendiri.

"Kami sangat kerepotan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja atas capaian program yang telah dilakukan oleh warga transmigrasi selama lima tahun, karena sistemnya dilakukan secara bertahap," ungkapnya.

Semenstinya, kata Wahab, mekanisme program transmigrasi itu baiknya dilakukan sekaligus, sehingga petugas yang ditempatkan pada UPTD di daerah, tidak kesulitan melakukan evaluasi segala bentuk program yang telah dijalankan sejak warga ditempatkan pada UPTD.

"Selama ini pemerintah pusat memberlakukan program transmigrasi secara bertahap dari rencana yang diajukan, sehingga program yang sepenggal itu kurang tepat dan berdampak pada buruknya evaluasi yang telah diprogramkan," imbuhnya.

Dia mengaku, persoalan itu sudah dilontarkan dalam pertemuan di tingkat pusat, namun, pihak kementerian berdalih dengan alasan persoalan pembiayaan yang tidak mencukupi jika dilakukan usulan daerah dilaksanakan sekaligus