Berita

Home / Berita

Kemen PUPR: Bantuan Rumah harus di atas Tanah Tersertifikat


TANA PASER – Kementerian PUPR menegaskan, salah satu persyaratan untuk bantuan rumah susun kepada Pemerintah Daerah adalah bangunan di atas tanah yang tersertifikat, dan bukan status tanah yang lain. Direktorat Rumah Susun yang diwakili Yusuf Hari Agung, Kepala Subdit Standar dan Pedoman mengatakan bahwa status lahan yang akan ditempati untuk membangun rumah harus memiliki sertifikat.

Hal ini disampaikan Yusuf HA saat menyampaikan presentasi terkait pembangunan rumah susun di daerah. Dikatakan, sertifikat ini adalah salah satu syarat utama dan tidak bisa digantikan dengan yang lain, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) atau dokumen pengganti yang lain. Yusuf kemudian mempertegas pernyataannya saat menjawab pertanyaan dari Pemkab Paser.

Kabid Infrastruktur dan  Kewilayahan Bappeda Mulyadi Rahman sempat mempertanyakan, apakah dokumen sertifikat bisa digantikan oleh yang lain dikarenakan rumitnya masalah pengurusan sertifikat di Paser. “Banyak tanah yang belum punya sertifikat, karena waktu pengurusan yang lama. Nah apakah kalau kami sedang mengurus sertifikat maka kami bisa melampirkan pernyataan bahwa sertifikat menunggu hasil dari BPN,” tanya Mulyadi.

Namun pihak Kementerian, terutama Direktorat Rumah Susun tidak membolehkan. Justru Yusuf menyampaikan bahwa terkait status lahan di Paser yang sampai saat ini belum bersertifikat, bisa diupayakan untuk diurus dengan BPN.

Sementara itu Kabag Bina Ekonomi II Setda Inayatullah mengatakan bahwa saat ini Pemkab Paser memang sedang mengupayakan pengurusan tanah milik Pemkab Paser agar semuanya tersetifikasi, mengingat ada sejumlah tanah milik Pemkab yang secara administrasi sudah selesai namun sampai kini belum memiliki sertifikat karena katanya BPN kekurangan juru ukur. (aks)

Sumber : http://humas.paserkab.go.id/berita/kemen-pupr-bantuan-rumah-harus-di-atas-tanah-tersertifikat

Like